by 
Gakkum Sulawesi, Rabu, (30/10/2019)-Bertempat di Aula SMK Kehutanan Negeri Makassar telah merumuskan kebijakan dari hasil diskusi dan pemaparan berbagai pihak dalam lokakarya “ Kreasi dan Inovasi dalam Memasuki Revolusi industry 4.0 dan Paradigma Baru Pembangunan Kehutanan”
Widia Novia Widyaningtyas, S.Hut. M.Sc, Kapusdiklat KemenLHK memaparkan Arah Pembangunan tahun 2020-2024 yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.”
“Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah,” lanjutnya.
Pemaparan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa Pendidikan salah satu prioritas utama pembangunan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri sehingga strategi revitalisasi pendidikan vokasi SMK Kehutanan diarahkan pada 6 aspek:
- Rekontruksi kurikulum dan model pembelajaran
- Rekruitmen Siswa dengan keberpihakan pada calon yang tinggal di pedesaan
- Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
- Sertifikasi lulusan SMK berupa perluasan skema uji kompetensi dan peningkatan kualitas serta kuantitas asesor.
- Pengembangan sarpras pembelajaran dan pembangunan system teaching factory
- Membangun kerjasama
Luas hutan di Sulawesi Selatan 2 610 583 Ha (45 % HL, 18 % HPT) dan pemetaan kebutuhan tenaga teknis bidang kehutanan untuk provinsi Sulawesi Selatan meliputi:
- Bidang Perencanaan Hutan (Ganis Inventarisasi Hutan, Pemolaan Hutan);
- Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS (Ganis perbenihan dan pembibitan, persuteraan alam, RHL, Pengelolaan DAS,Perhutanan sosial);
- Bidang Konservasi (Ganis wisata alam, konservasi lahan dan kawasan);
- Bidang Pemanfaatan (Ganis pemanfaatan, pengelolaan dan peredaran hasil hutan). Merupakan data riil tentang kebutuhan Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan tentang kebutuhan SDM namun masih terbentur pada proses perekrutan CPNS.
Hal serupa diungkapkan Narasumber dari APHI Dr. Bambang Widyantoro. Ia adalah Dewan Pengurus APHI menjabat Wakil Ketua Bidang Produksi Hutan Alam APHI.
Menurutnya, Sektor usaha hulu kehutanan untuk pengusahaan hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem (APHI) memerlukan alumni SMK Kehutanan di sektor swasta di pada IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT meliputi bidang perencanaan, bidang pemanenan dan bidang pembinaan hutan/penanaman serta pada IUPHHK-RE meliputi penataan areal kerja, restorasi vegetasi, pembinaan habitat, perlindungan dan pengamanan.
Pengelolaan hasil hutan BKPH Rinjani Barat meliputi HHBK (kayu putih, nilam, aren, kopi, durian, empon-empon), jasa lingkungan (wiata alam, karbon, air) dan Hasil HUtan Kayu. Kebutuhan ganis pada KPH (studi kasus KPH Rinjani Barat) meliputi:
1. Tenaga Teknis Inventarisasi dan Perpetaan [PS]
2. Tenaga Teknis Pengembangan Jasling WA [perencanaan, promosi]
3. Tenaga Teknis Pengembangan Produksi Hasil Hutan [HHK, HHBK]
4. Tenaga Teknis Rehabilitasi dan Konservasi. Kebutuhan ini terhambat pula pada proses perekrutan.
Optimisme terlihat besar pada pemateri dari KPH Tanjung Billa. Muzakir, Spd mengatakan Peluang kerja untuk alumni SMK Kehutanan di bidang perhutanan sosial meliputi hasil hutan dan pertanian dari sistem agroforestri dan ecotourism serta edutourism sangatlah luas.
“Terbuka luas lapangan pekerjaan di bidang perhutanan sosial bagi lulusan SMK Kehutanan Negeri Makassar yang memiliki jiwa enterpreunersip,” tegas Muzakir.
Memang kebijakan tentang Revitalisasi SMK Kehutanan Negeri Makassar diperlukan untuk menghasilkan tenaga terampil dengan prinsip one school one product dan output dari SMK diharapkan menghasilkan siswa yang memiliki
a. Performance value yang dibutuhkan oleh dunia kerja
b. Berdaya guna dan berdaya saing
c. Menguasai IT
d. Memenuhi standar sertifikasi SKKNI.
Semoga kebijakan ini menjadi pijakan SMK Kehutanan memasuki revolusi industri 4.0 tahun 2020-2024.
