by 
Gakkum Sulawesi, Kamis (3/9/2020) –Kepala Balai Gakkum Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, S.Pt, MH melakukan koordinasi dan tata hubungan kerja tugas fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwilayah kerja Provinsi Sulawesi Barat.
Koordinasi tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. Selasa-Rabu, 17 – 19 Agustus 2020 dengan lokasi berbeda-beda, antara lain di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat, Markas Lanal Sulawesi Barat Mamuju, Polda Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait penegakan hukum yang menjadi tugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kemudian untuk meningkatkan sinergitas tata hubungan kerja dalam penyelesaian kasus dan penanganan pengaduan diwilayah Sulawesi Barat.
Pada Senin, 17 Agustus 2020 Kepala Balai Gakkum Wilayah Sulawesi beserta tim tiba di Mamuju dan langsung menuju Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat.
Kedatangan tim disambut hangat oleh Gubernur Sulbar. Hal ini terlihat dalam diskusi dengan Gubernur Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Balai menyampaikan tugas dan fungsi Pokok Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Jumlah personil yang berada di Wilayah Sulawesi Barat, Kewenangan Personil, dan alur tata acara kerja dan Penyelesaian pengaduan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK.
Mendengar penjelasan dari Kepala Balai Gakkum Wilayah Sulawesi, Gubernur Sulawesi Barat merespon positif hubungan kerja ini, dan siap bekerjasama dalam hal penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dan bersama-sama dalam pencegahan dan menjaga lingkungan dan hutan tetap baik.
Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, hal ini mendukung kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam hal teknis dilapangan.
Keesokan harinya, tepatnya Selasa, 18 Agustus 2020. Tim melakukan Koordinasi dengan TNI Angkatan Laut LANAL Mamuju Sulawesi Barat.
Kepala Balai menyampaikan Tugas dan Fungsi Pokok Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Jumlah personil yang berada di Wilayah Sulawesi Barat, Kewenangan Personil, dan alur tat acara kerja dan Penyelesaian pengaduan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK.
Dan LANAL menyambut baik kerjasama ini, dan Beliau siap mendukung Penegakan Hukum LHK di Wilayah Sulawesi Barat terkhusus di daerah Perairan yang sebagai lalu lintas peredaran hasil hutan kayu.
Selanjutnya tim melakukan Koordinasi Ke Polda Sulawesi Barat, Kepala Balai melakukan koordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus yang mewakili Kapolda Sulawesi Barat.
Dalam koordinasi tersebut Kepala Balai menyampaikan Tugas dan Fungsi Pokok Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Jumlah personil yang berada di Wilayah Sulawesi Barat, Kewenangan Personil, dan alur tata acara kerja dan Penyelesaian pengaduan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK.
Dirkrimsus Polda Sulbar menyambut baik kerjasama ini dan siap membantu dalam hal penyidikan kasus, dan siap memfasilitasi ruang tahanan apabalia ada tahanan dengan tetap mentaati protocol kesehatan di masa Pandemi ini.
Dirkrimsus juga menawarkan bantuan personil baik tenaga dilapangan maupun dalam penyidikan dalam hal penanganan/ penyidikan kasus di wilayah kerja Sulawesi Barat.
Selanjutnya tim melakukan koordinasi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi barat.
Kepala Balai menyampaikan Tugas dan Fungsi Pokok Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Jumlah personil yang berada di Wilayah Sulawesi Barat, Kewenangan Personil, dan alur tat acara kerja dan Penyelesaian pengaduan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK.
Kajati menyambut baik koordinasi ini dan terus mendukung proses penegakan hukum melalui penyidikan, Kajati dan Wakajati hadir dalam memberikan nasehat dan pembelajaran kepada tim bagaimana kerjasama yang dilakukan agar efektif dan efisien.
Hadir juga Aspidum yang secara teknis dapat mendukung tugas Penyidik di Sulawesi Barat. Kajati juga menekankan untuk dalam penyusunan berkas perkara tetap memperhatikan tahapan-tahapan dan waktu penyelesaian agar dalam dalam penanganan kasus tidak terhambat.
Inti dari koordinasi di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya Gubernur, Komandan Lanal Sulbar, Direskrimsus Polda Sulbar dan Kajati Polda Sulawesi Barat mendukung tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.
