by 
Gakkum Sulawesi, Senin (21/9/2020) – Melalui Rapat Koordinasi pengamanan dan penegakan hukum antara pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi membangun sinergitas bersama stakeholder terkait yang disaksikan direktur PPH KLHK, Ir Sustyo Iriyono Msi di Hotel Rinra Makassar, Rabu (9/9/2020).
Dalam sambutannya, direktur PPH KLHK, Sustyo berharap agar rakor yang dilaksanakan bersama Institusi bidang pengamanan dapat berhasil, terutama di aspek bidang KLHK untuk lebih Sustainable.
Dirinya berharap agar Sumber Daya Manusia juga turut dapat teratasi, sehingga upaya penegakan hukum (Good Corporate Governance) yang melatarbelakangi hal-hal yang sangat tidak manusiawi dari tindak kejahatan lingkungan hidup, seperti perambahan dan kejahatan (TSL) tumbuhan serta satwa yang dilindungi terutama karhutla dapat dikoordinasi dengan baik.
Senada dengan ungkapan Direktur PPH KLHK, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan S.Pt.,MH juga menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan rapat kordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK agar dapat menjadi wadah komunikasi untuk semua stakeholder terkait penegakan supremasi Hukum.
“Tugas Gakkum KLHK wilayah Sulawesi adalah gerbang terakhir penanganan yang melakukan penyidikan dan penyelidikan maka dianggap perlu untuk melakukan kordinasi pihak terkait hingga adanya dukungan dari intansi terkait dalam bidang pengamanan dan penegakan hukum.
Dirinya menyampaikan bahwa Koordinasi tersebut adalah bagaimana membangun komunikasi, komitmen bersama membangun sinergi bersama semua setholder baik dari Kepolisian, TNI, kemudian Pemda dan dari UPT Pusat.
“Dalam hal ini kita berhubungan dengan Kehutanan dan lingkungan hidup, berarti kita juga berhubungan dengan UPD pusat yang ada di Sulawesi Selatan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan dan lingkungan hidup dari gangguan – gangguan yang terjadi seperti pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup baik yang disebabkan dari illegal logging penebangan liar tambang tanpa izin dan kegiatan perkebunan tanpa izin”, tambahnya.
Dikatannya bahwa Gubernur Sulsel kini telah membentuk Satgas pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan dari wadah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pusat tujuannya adalah membangun sinergi dan menjalankan tugas bersama.
“Sebenarnya, beberapa instansi yang ikut memberi dukungan, namun wadah ini mencoba menggerakkan langkah langkah kedepan yang lebih cepat minimal untuk instansi, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup yang di arahkan oleh Provinsi” imbuhnya.
Adapun harapan dan tindak lanjut rapat koordinasi ini ucap Dodi, antara lain demi terciptanya lingkungan hidup yang baik yang sehat untuk lingkungan masyarakat dan menurunkan tingkat gangguan kerusakan lingkungan hutan di Propinsi Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia seluruhnya.
“Intinya harapan yang paling mungkin adalah bagaimana bersinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta setholder yang ada dapat terbangun dan terjalin dengan baik” terangnya.
Sementara itu, mananggapi terkait penegakan hukum dalam rapat kordinasi, Danpomdam XIV Hasanuddin, Letkol Cpm Tabi Pasenggong SH MH memberi masukan agar sekiranya lebih mengutamakan edukasi dibanding penegakan hukum.
“Harus menangkap berapa orang jika penegakan hukum selalu diutamakan, bahkan mungkin hingga pejabatpun akan ada keterlibatan jika dilakukan pengusutan lebih mendalam” tandasnya.
Untuk itu dirinya memberi masukan agar senantiasa melakukan edukasi kemasyarakat yang bukan saja hanya menyasar penegakan hukum. Kata Letkol Cpm Tabi Pasenggong, SH, MH.
Sementara itu, saat usai Rakor Kepala Dinas (DPLH) Pengelolaan Lingkungan Hidup Hasdullah menyatakan kesimpulan dari Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sulawesi adalah fokus untuk menyamakan persepsi untuk berbagi informasi terkait dengan hal-hal penegakan hukum dalam lingkungan hidup dan kehutanan.
“Kita berharap semua yang hadir Rakor hari ini nanyinya akan berujung kepada sinergi dan kolaborasi. Bersama-sama untuk mengawal penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di lapangan”, pinta Hasdullah.
Lanjutnya, Pemprov dalam hal ini, Gubernur Sulsel menitip pesan kepada Satgas penegakan hukum bahwa terkait pelanggaran terhadap lingkungan dan kehutanan itu harus menjadi perhatian utama dan tidak ada kompromi.
“Hal ini karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup dan keselamatan masyarakat karena jika lingkungan tercemar, tentu menjadi kerusakan, hutan yang di rambah, ilegal loging menjadi merajalela, akan berdampak yang bukan pada kesejahteraan namun malah menghadirkan bencana.
“Kita berkumpul dan saling berkordinasi untuk menyatukan persepsi dalam melakukan gerak langkah bersama mengawal lingkungan hidup dan kehutanan agar terjaga dengan baik”, tambahnya.
Ke depan, Satgas yang telah dibentuk dengan pelibatan Pemprov, Polda, Kejati, dapat bekerja maksimal sinergi menyelesaikan persoalan baik yang telah terproses di Kejaksaan/Pengadilan.
Diketahui Rapat Koordinasi selain dihadiri Direktur PPH KLHK Ir Sustyo Iriyono Msi. Juga menghadirkan instansi dari unsur bidang pengamanan terkait.
Pada rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sulawesi yang digelar, hadir Gubernur Provinsi Selatan, Bupati Takalar, Pangdam XIV Hasanuddin, Kapolda Sulawesi Selatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nara STX Direktur PPH Ditjen Penegakan Hukum LHK pare, Direktur PHP Ditjen Penegakan Hukum LHK, Danpomdam XIV Hasanuddin, Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan, Dansat Brimob Polda Sulawesi Selatan.
Dandenpom XIV Makassar, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (Ketua lI Satgas LHK Sulawesi Selatan), Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Komandan Kodim Takalar, Kapolres Takalar, Koramil, Polongbangkeng Utara, Kapolsek Polongbangkeng Utara, Kepala Bidang KSDA Wilayah I Pare Pare, KPH Jeneberang I, Kasi Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan.
