Latest News
Home » » Kumpulan Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional KLHK
Home » » Kumpulan Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional KLHK

Kumpulan Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional KLHK

  • Version
  • Download 91
  • File Size 0.05 KB
  • File Count 1
  • Create Date 12 Juli 2020
  • Last Updated 17 Juli 2020
  1. Analis Anggaran (BKN)
  2. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  3. Analis Kebijakan
  4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 16 Tahun 2014 Nomor: 16 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Dan Angka Kreditnya Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Lembaga Administrasi Negara Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara,
  5. Salinan Perka LAN No. 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jafung dan Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
  6. Analis Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah
  7. Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 /PMK.07 /2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
  8. PMK Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Juknis Analis Keuangan Pusat dan Daerah
  9. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis
  10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis
  11. Pedoman Penyusunan Formasi jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur
  12. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Ass^Essor Sumber Daya Manusia Aparatur
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Dan Angka Kreditnya
  14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya
  16. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per-12/K/Jf/2010 Tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor
  17. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Inpassing
  18. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008
  19. Penata Pelaksana Barang
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
  22. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti
  23. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
  24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti
  25. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
  26. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2009 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti
  27. Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
  28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir
  29. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir
  30. Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
  31. Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perencana.
  32. Perencanaan Pembangunan Nasionali Kepala Bappenas Salinan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionali Kepalabadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjajabatan Fungsional Perencana Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasionali Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  33. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: Kep. 1106/Ka/08/2001 Nomor: 34 A Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya
  34. KepmenPAN RB Nomor 16 tahun 2001 Tentang Jafung Perencana dan angka kreditnya
  35. Pedoman Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Humas
  36. Pranata Humas
  37. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
  38. Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
  39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya
  40. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya
  41. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
  42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya
  43. Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia Menimbang Mengingat Nomor 78 /PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

Download

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *