Latest News
Home » Berita » Investigasi Greenpeace, Ini Tegas Dirjen Gakkum
Home » Berita » Investigasi Greenpeace, Ini Tegas Dirjen Gakkum

Investigasi Greenpeace, Ini Tegas Dirjen Gakkum

Dirjen Gakkum KLHK

Gakkum Sulawesi, Senin (16/11/2020) – Inverstigasi Greenpeace terkait kebakaran hutan dan lahan  konsesi sawit di Papua Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa video kebakaran  yang diekspos oleh Greenpeace adalah video tahun 2013. Demikian penegasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta (13/11/2020).

“Investigasi  yang diekspos Greenpeace menyebutkan bahwa video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013,” tegasnya.

Dirjen Gakkum KLHK mempertanyakan mengapa video investigasi yang dilakukan tujuh tahun yang lalu, baru diekspos sekarang oleh Greenpeace.

“Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu,” tambahnya.

Greenpeace, lanjut Dirjen Gakkum KLHK, seharusnya jujur mengungkapkan hasil investigasinya bahwa pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang dieksposnya itu diberikan pada periode tahun 2009-2014, bukan oleh pemerintahan periode sekarang.

“Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan oleh Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa, itu adalah SK tahun 2009,” ujar Dirjen Gakkum KLHK.

Apabila Greenpeace memiliki bukti-bukti karhutla seperti kejadian yang dieksposnya sekarang ini, Dirjen Gakkum KLHK menyarankan, lebih baik segera dilaporkan temuan-temuannya itu kepada pihak terkait pada waktu kejadian agar segera bisa ditindaklanjuti.

Dirjen Gakkum KLHK menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara manapun yang melanggar, terutama terkait karhutla, terbukti telah ditindak sesuai prosedur peraturan perundangan.

“Beberapa perusahaan yang berada di bawah grup Korindo telah berikan sanksi akibat karhutla yang terjadi di konsesi-konsesi mereka, bahkan ada yang dibekukan izinnya. Juga beberapa perusahaan Malaysia, Singapura, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia,” pesan Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani.

Dirjen Gakkum KLHK juga menjelaskan bahwa hampir seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat diberikan di era periode pemerintahan sebelumnya.

***************

Jakarta, KLHK, 13 November 2020

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK

Nunu Anugrah – 081281331247

Website:

www.menlhk.go.id

www.ppid.menlhk.go.id

Youtube:

Kementerian LHK

Facebook:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram:

kementerianlhk

Twitter:

@kementerianlhk

 

Share ke social media

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *